Dewantara, Kudus – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan ada 114 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory di tahun 2017, sedangkan sisanya sebanyak 105 SMK direalisasikan pada tahun 2018. Ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi SMK yang dimulai tahun 2017 yang menyasar 219 sekolah di seluruh Indonesia.
“Tahun 2018 Kemendikbud akan menambah lagi sebanyak 350 sekolah untuk direvitalisasi, sehingga totalnya nanti ada sekitar 569 sekolah,” jelas Direktur Pembinaan SMK, M Bakrun dalam rilis.
Teaching Factory merupakan program yang menjembatani antara sekolah dengan dunia industri atau usaha yang memiliki kesamaan bidang keterampilan. Sehingga program tersebut bakal mendidik siswa SMK agar mampu memproduksi barang ataupun jasa layaknya perusahaan.
Program bantuan teaching factory tidak terbatas untuk SMK negeri saja, melainkan juga untuk SMK swasta. Syarat terpenting adalah SMK calon penerima bantuan tersebut sudah memiliki potensi teaching factory.
“Misalnya, SMK itu sudah punya laboratorium atau bengkel, tapi masih belum layak, maka bantuan bisa digunakan untuk memperbaiki agar sesuai standar industri,” jelas Direktur Pembinaan SMK.
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap semakin banyak SMK yang memanfaatkan teaching factory untuk melatih siswa bekerja selayaknya profesional dengan produksi barang/jasa yang sesuai standar DU/DI.
“Teaching factory, nantinya akan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai standar industri. Kemudian itu bisa dijual dan menjadi bagian dari pemasukan sekolah juga. Setidaknya, anak-anak belajar memproduksi sesuai standar dan mengelola sebuah unit produksi,” disampaikan Mendikbud dalam pembukaan bimbingan teknis Bantuan Teaching Factory yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK, di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (28/6/2018).
Kemendikbud Dorong SMK Negeri Menjadi BLUD
Dalam sambutannya di depan para kepala sekolah penerima bantuan program Revitalisasi SMK, Mendikbud mendorong agar SMK negeri dengan teaching factory dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dan SMK yang berstatus BLUD tersebut harus menjalin kemitraan erat dengan industri atau jasa.
“Kurikulumnya bisa ditentukan dengan perusahaan yang diajak sebagai mitra, hingga sebesar 60 persen,” ujarnya.
Selama ini, menurut Mendikbud, cukup banyak SMK dengan teaching factory yang cukup maju beroperasi layaknya industri. Agar pemasukan yang didapatkan dari penjualan hasil produksi teaching factory tidak dikategorikan sebagai penyimpangan pengelolaan keuangan maka perlu mendorong SMK dengan teaching factory menjadi BULD.
“Mudah-mudahan tahun ini peraturan menteri tentang pembentukan BLUD bagi SMK negeri sudah selesai dibuat,” kata Muhadjir.
Dengan dikelolanya SMK oleh pemerintah provinsi, Mendikbud berharap peraturan menteri yang segera diterbitkan terkait pembentukan BLUD dapat ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Diyakini Mendikbud, proses pembelajaran teaching factory dapat mendorong produktivitas baik siswa, guru, maupun sekolah secara keseluruhan karena saling berlomba menghadirkan produk/layanan unggulan masing-masing.
