Dewantara – Peta Sumber Gempa Nasional 2017 telah memetakan jalur patahan darat di Indonesia, walaupun sebagian besar belum dalam skala detail. Dari peta termutakhir ini diketahui sebanyak empat juta penduduk dan 2.892 bangunan sekolah berada dalam zona bahaya radius satu kilometer dari jalur sesar.
“Memang, kita tak harus panik, namun juga tak boleh menafikan, apalagi mengabaikan risiko bencana. Jangan juga data-data para ahli ini dianggap menakut-nakuti dan mengancam investasi di daerah,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti.
Menurut Peta (2017) tersebut, ditemukan fasilitas pendidikan di zona kerentanan tinggi sebanyak 2.892 bangunan sekolah, fasilitas kesehatan sebanyak 40 rumah sakit dan 126 puskesmas, dan jumlah penduduk mencapai 4.103.975 jiwa.
Sedangkan infrastruktur transportasi sebanyak 11 pelabuhan, 21 terminal, 2 stasiun, 237 ruas jalan provinsi sepanjang 652,3 km, 31 ruas jalur kereta api dengan panjang 83,3 km, 15 ruas jalan tol sepanjang 20,1 km.
“KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menggunakan data-data tersebut untuk mengedukasi dan membangun kesadaran warga negara akan ancaman bencana, karena kesiap-siagaan menghadapi bencana akan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda,” imbuhnya.
KPAI juga mendesak pemerintah segera membuat papan petunjuk evakuasi dan titik kumpul di semua sekolah dan juga di lingkungan RT/RW, yang berada di zona rentan bencana maupun tidak, dan menggalakkan sosialisasi ke masyarakat maupun pihak sekolah untuk simulasi bencana secara rutin. Sehingga siswa dan masyarakat paham apa yang harus dilakukan disaat bencana terjadi.
“Jangka panjang, pemerintah harus secara bertahap menyiapkan program relokasi sekolah yang berada persis di jalur patahan untuk dipindahkan ke jalur yang aman di sisi kiri atau kanan dari jalur patahan tersebut.”
Di samping itu, KPAI juga mendorong Kemdikbud, Kemenag dan Dinas-dinas pendidikan sesegera mungkin membuat program pelatihan bagi seluruh guru untuk memiliki kemampuan melakukan simulasi bencana di sekolah, mengingat bencana bisa datang saat anak-anak berada di sekolah.
Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas terkait di daerah diwajibkan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul. Sehingga, ketika bencana terjadi, masyarakat tidak kebingungan harus kemana.
“Kemdikbud, Kemenag dan Kemenristekdikti untuk segera menyusun kurikulum pendidikan kebencanaan yang dimasukan dalam mata pelajaran terkait, sehingga tidak membebani peserta didik.”
“Pengetahuan kebencanaan sangat penting diberikan, sehingga kita dapat memaksimalkan mitigasi bencana, dan menguatkan logika dan rasionalitas peserta didik bahwa bencana di negeri ini adalah keniscayaan yang harus diantisipasi dengan kesiapsiaagaan, bukan mengaitkan bencana dengan azab dan politik,” pungkas Retno.
