Dewantara, Gorontalo – Gaji guru yang masih berstatus non aparatur sipil negara (ASN) atau guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo masih berkisar Rp700.000-Rp750.000. Jauh dari standar upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp2.050.000.
Karena itu, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji berharap kepada pemerintah daerah mau menaikkan setara dengan UMP.
“Jumlah guru non ASN di daerah ini cukup banyak, mencapai 1.200 orang. Maka kesejahteraan mereka harus bisa ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini,” jelas Rahmat, Selasa (31/7).
Rahmat menambahkan keberadaan guru non ASN atau GTT sangat mendukung kekurangan jumlah guru ASN tersebar di 11 kecamatan. Maka selain peningkatan kualitas guru non ASN, kesejahteraan mereka pun perlu dijamin.
“Jika mereka sejahtera maka suasana saat mengajar akan fokus karena mereka tidak dipusingkan dengan urusan memikirkan pekerjaan tambahan lain untuk meningkatkan pendapatan perekonomiannya,” tambahnya.
Ia pun berharap, pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib guru non ASN, agar mereka beralih status menjadi guru ASN.
“Banyak dari mereka yang sudah mengabdi diatas 10 tahun namun nasibnya masih berstatus honorer, maka pemerintah daerah diharapkan memprioritaskannya,” ujar Rahmat.
Ia berharap, pemerintah daerah memperhatikan kuota penambahan guru ASN di daerah itu, selain yang sudah mengabdi diatas 5 tahun serta mereka yang mengajar di daerah pedalaman maupun terjauh.
Sebab wilayah kabupaten itu tergolong tertinggal, terdepan dan terluar. DPRD berharap, pemerintahan daerah yang baru saja terpilih periode 2018-2023 mampu memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru non ASN. (Antara)
