Dewantara, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini harus dirombak. Dengan demikian, kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri.
“Ini yang paling penting saya kira harus melibatkan dunia usaha dan industri, karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerja yang fokus pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sektor-sektor unggulan, seperti : Maritim, pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Selasa (13/9) sore.
Presiden menegaskan, semuanya harus terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi ini, mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK (Balai Latihan Kerja), kemudian juga aturan-aturan yang mempermudah pembukaan sekolah-sekolah keterampilan swasta.
“Ini harus semuanya terintegrasi sehingga betul-betul apa yang tadi saya sampaikan di depan dapat kita kejar,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan data mengejutkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, bahwa ditinjau dari latar belakang pendidikan, proporsi pengangguran terbesar adalah mereka lulusan SMK 9.84%. Angka ini lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA 6.95%, SMP 5.76% dan SD 3.44%.Dari 7.56 juta total pengangguran terbuka 20.76% berpendidikan SMK.
Sementara dari sisi usia, jika pada 2010 tingkat pengangguran usia 15-19 berada pada level 23.23%, pada 2015 angka ini meningkat menjadi 31.12%.
(Annisa)
