Dewantara, Jakarta– Pemerintah Indonesia dengan Australia memperingati 10 tahun kemitraan dalam program pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya berharap kerjasama kedua belah pihak tetap berlanjut pada masa mendatang.
“Kita ucapkan terima kasih atas dukungan dan hubungan bertetangga yang baik dan saling menguntungkan. Kalau bantuan fisik sudah selesai, kita bisa lanjutkan dengan yang sifatnya konsultatif dalam meningkatkan mutu pendidikan,” ucap Muhadjir Effendy.
Sejak 2006, pemerintah Australia telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan untuk Semua, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2006-2010 dan 2010-2014).
Dalam rangka memperbaiki angka partisipasi sekolah, Kemitraan Pendidikan menyediakan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah menengah pertama di lokasi terpencil dan tertinggal di seluruh Indonesia. Nilai kerjasama antara kedua negara meliputi pinjaman sebesar AUD$ 197 juta dan bantuan hibah senilai AUD$156 juta yang bertujuan untuk menuntaskan target pendidikan.
Selama 10 tahun, program pembangunan sekolah telah berhasil membangun 2,725 sekolah di seluruh Indonesia, menghasilkan 10,175 ruang kelas yang mampu menampung 366,300 murid baru. Berdasarkan data kementerian PDSP 2016, angka anak yang belum bersekolah turun dari 1.400.000 di tahun 2006 menjadi tinggal 240,000 di akhir tahun program 2016. Angka Partisipasi Kasar pendaftaran murid sekolah menengah pertama, yang semula 88.68 % di tahun 2006 meningkat menjadi 100.72 % di tahun 2015. Kenaikan angka pendaftaran ini membuktikan perbaikan akses pendidikan di Indonesia yang berkelanjutan.
Program pembangunan sekolah dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat mulai dari proses penentuan lokasi dan proses pembangunan sekolah secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, Kemitraan Pendidikan ingin memberdayakan kemampuan sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dari masyarakat terhadap sekolah yang dibangun.
Di samping itu, kemitraan juga mengembangkan sistem penanganan keluhan (Complaint Handling System) yang langsung menangani laporan masyarakat selama pembangunan sekolah. Sebagai sekolah yang inklusif, sekolah diperlengkapi dengan rampa dan toilet khusus bagi akses anak penyandang disabilitas.
“Hari ini, kami sangat bergembira dapat merayakan 10 tahun kemitraan dalam program pembangunan sekolah. Sebagai negara tetangga serta mitra pembangunan ekonomi, kami ingin melanjutkan kerjasama di antara kedua negara dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama”, ujar Paul Grigson, Duta Besar Australia untuk Indonesia.
Pemerintah Australia menyalurkan bantuan yang berasal dari anggaran Bantuan Pembangunan Luar Negeri bagi Pemerintah Indonesia senilai $365.7 juta untuk tahun 2016-2017, dimana senilai $296 juta merupakan dana bilateral yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT). Dengan berhasilnya program pembangunan sekolah, Australia terus mendukung Indonesia dalam memperbaiki kualitas pendidikan, memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dan mengujicobakan inovasi pada sekolah-sekolah di daerah sasaran. (Annisa)
