Media kerap kali memunculkan pemberitaan tentang kesuksesan seorang yang awalnya bernasib kurang baik, menjadi lebih baik ketika dapat menempuh gelar sarjana lewat jalur beasiswa. Bahkan, kisah-kisah inspiratif tersebut lebih banyak diproduksi ketimbang pemberitaan tentang gerakan menuntut biaya pendidikan yang murah. Memang terlihat elok, namun mesti ditelaah lebih dalam.
Seperti dimuat dalam tribunnews.com (04/07/2019) tentang anak buruh yang diterima berkuliah di Universitas Gajah Mada. Framing berita mengarah pada perjalanan anak buruh yang dibumbui dengan kisah keterbatasan ekonomi keluarganya. Sementara, si anak buruh digambarkan dengan perjuangan seseorang yang gigih belajar untuk menempuh perkuliahan. Sebenarnya, apa maksud terselubung dari pemberitaan tersebut?
Seperti yang kita ketahui, akses terhadap pendidikan tinggi masih sulit dan cenderung rendah. Republika.co.id (12/11/2018) melansir, jumlah mahasiswa di Indonesia saat ini mencapai 7,5 juta jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kuliah, angka tersebut hanya mencapai 32,9 persen. Kesulitan akses, salah satunya disebabkan oleh mahalnya biaya untuk menempuh pendidikan tinggi. Memang benar, saat ini telah banyak penyedia beasiswa. Namun, tetap saja masih ada rakyat yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi.
Di tengah keterbatasan akses pendidikan tinggi, justru media hadir hanya dengan kisah-kisah inspiratif yang terkesan dramatis. Akhirnya, permasalahan pendidikan tinggi tersebut seakan hilang. Rakyat pun seakan memaklumi bahwa untuk mengakses pendidikan tinggi butuh biaya. Jika tidak punya biaya, maka harus usaha mencari beasiswa. Selain itu, juga harus gigih dalam belajar untuk mendapatkannya.
Hal di atas merupakan salah satu akibat dari liberalisasi pendidikan. Liberalisasi pendidikan yaitu proses pelepasan tanggung jawab pemerintah kepada pihak swasta/masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Hal itu ditandai oleh mahalnya biaya pendidikan. Sayangnya, hal tersebut tidak kita sadari sebagai permasalahan dalam pendidikan. Bahkan, mengafirmasi bahwa untuk menempuh pendidikan, haruslah mengeluarkan biaya.
Kini, permasalahan tersebut seakan hanya permasalahan individu. Ketika tidak mempunyai biaya untuk berkuliah, diharuskan bekerja untuk membayar biaya kuliah. Ataupun yang lebih parah, orang yang tidak punya biaya dianggap orang yang malas.
Pemberitaan inspiratif yang dilakukan oleh media, membangun suatu kesadaran naif dalam masyarakat. Paulo Freire menjelaskan, kesadaran naif adalah suatu gejala yang terjadi ketika kita bersifat naif dalam melihat suatu permasalahan yang sifatnya umum. Misalnya, dalam permasalahan akses pendidikan tinggi. Akses pendidikan tinggi bukan saja masalah individu, melainkan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, individu menaifkan dirinya dan menganggap bahwa itu adalah permasalahan bagi individu yang malas.
Persoalan akses pendidikan bukan lagi menjadi permasalahan yang struktural dan sistematis. Keterbatasan akses pendidikan tidak dipahami sebagai wujud dari liberalisasi pendidikan. Di tengah masyarakat yang mengonsumsi berita inspiratif seperti di awal, yang memunculkan kesadaran naif. Akhirnya, masyarakat hanya dimanipulasi oleh elit politik, dan hanya menerima kebijakan yang dibuat oleh elit politik.
Selain itu, pemberitaan tentang kisah-kisah dramatis juga membentuk pandangan bahwa pendidikan bisa mengubah nasib manusia. Hal ini kemudian menjadi suatu proses sakralisasi pendidikan, yaitu proses yang membuat pendidikan menjadi instansi yang memiliki kemampuan untuk mengubah nasib seseorang. Jika tidak berpendidikan, maka tidak akan bisa meraih kesuksesan.
Ivan Illich pun telah menjelaskan hal tersebut. Menurutnya, dalam Esai yang berjudul “Alternatif Pendidikan Institusi Pendidikan”, melalui kurikulum tersembunyi mengisyaratkan suatu pesan bahwa individu tidak bisa menyiapkan dirinya tanpa melalui institusi pendidikan. Dalam pembahasan ini, media pun berperan hanya sebatas melanggengkan perspektif tersebut.
Belum lagi, dalam sistem pendidikan Indonesia terdapat garis nyata segmentasi secara ekonomi. Hal inilah, dalam pandangan penulis sebagai penghambat mobilitas sosial melalui pendidikan. Karena, masyarakat kelas atas dapat dengan bebas memilih institusi pendidikan yang lebih baik dengan ongkos yang lebih mahal. Berbanding terbalik dengan masyarakat menengah ke bawah yang harus berjuang dan bersaing dalam menempuh pendidikan tinggi, seperti yang disebutkan di awal. Harus mengikuti seleksi terlebih dahulu, baru dapat mengenyam pendidikan. Pada kondisi seperti ini, pendidikan hanya menjadi sarana untuk memertahankan kelas sosial saja.
Selain itu, secara teknis pun mahasiswa yang berkuliah dengan beasiswa dan tanpa beasiswa berbeda. Mahasiswa yang berkuliah dengan beasiswa tentu saja mengalami prosedur administratif yang berbelit-belit. Bahkan, dalam beasiswa bidikmisi yang disediakan oleh pemerintah juga kerap mengalami berbagai kendala, seperti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga membuat mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
Seperti yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang dimuat dalam Haluan Mahasiswa Edisi April 2019 berjudul “Mahasiswa Bidikmisi Terjegal Pengisian KRS.” Pada masa pengisian KRS semester 110, mahasiswa penerima Bidikmisi tidak dapat mengisi KRS, karena dianggap belum membayar UKT dalam status pembayarannya. Hal itu pun merugikan mahasiswa penerima Bidikmisi. Ketidaksetaraan terlihat jelas dalam persoalan administratif.
Terakhir, penulis tetap mengapresiasi anak buruh yang dapat berkuliah. Tetapi, itu tidak menandakan adanya kesetaraan akses pendidikan. Seharusnya, semua masyarakat pun berhak mengenyam bangku pendidikan tinggi. Struktur sosial dan ekonomi yang timpang jelas menjadi faktor yang memengaruhi akses pendidikan. Selain itu, juga kritik terhadap media yang hanya seperti motivator dengan cara mengisahkan kisah inspiratif tanpa memberi penyadaran terhadap inti dari masalah pendidikan di Indonesia. Media hanya memperbanyak buaian tanpa penyadaran.
*Penulis adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Sosiologi 2017, aktif dalam lembaga Pers Mahasiswa Didaktika. Tulisan ini pernah dipublikasikan di didaktikaunj.com
